- Selamat Datang di Website PPID KABUPATEN KARANGASEM ~ Informasi Publik : Anda Berhak Tahu ~ Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Tahun 2018
Diskominfo Gelar FGD Keterbukaan Informasi Publik Desa
Oleh : | 13 Oktober 2023 | Dibaca : 6350 Pengunjung
Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karangasem menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang keterbukaan informasi publik, mengundang seluruh Sekretaris Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Karangasem dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karangasem, dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali bertempat di Aula Diskominfo, Selasa (10/10/2023).
Plt. Kadiskominfo Kab. Karangasem, I Gusti Ngurah Swisnawa dalam sambutannya menyampaikan bahwa hak untuk memperoleh informasi dalam persepsinya merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik atau Good Governance.
Lebihlanjut Swisnawa menyampaikan, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Badan Publik, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, sampai tingkat kelurahan dan desa.
“Keterbukaan informasi publik tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada masyarakat, namun memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta kerja-kerja pemerintah melalui perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta evaluasi,” ucapnya.
Narasumber dari KI Provinsi Bali, Agus Wirajaya, S.Kom dalam paparannya mengatakan bahwa arti penting keterbukaan informasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di desa, yaitu tidaklah terbatas pada bagaimana pemerintahan desa menjalankan wewenangnya dengan baik semata, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintahan desa untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik dan dipandang sebagai “sebuah bangunan dengan 3 tiang : akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi”.
Lebihlanjut Wirajaya mengatakan adanya kesamaan prinsip Undang-Undang Keterbukaan Informasi (UU KIP) dan Undang-Undang Desa, antara lain prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Desa, yang bertujuan memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik desa, meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Desa untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik desa dalam rangka partispasi dan akuntabilitas dan menjaminterwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Desa. (Diskominfo)
Oleh : | 13 Oktober 2023 | Dibaca : 6350 Pengunjung
Berita Lainnya :
09 September 2024
Diskominfo Karangasem Fasilitasi Bimtek Monev KIP Tahun 2024
352708 Juli 2024
Peran PPID dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa
559719 September 2023
Diskominfo Karangasem Kunjungi Desa Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik
638826 Juli 2023
Diskominfo Gelar Sosialisasi Penguatan Peran dan Tugas PPID Pemkab Karangasem
448314 Maret 2023
Diskominfo Karangasem Gelar Pembinaan Penguatan Peran Admin PPID dalam Penyebarluasan Informasi
Lihat Arsip Berita Lainnya :
Hari Senin s/d Kamis Jam: 07.30 s/d 15.00 Wita
Hari Jumat Jam: 07.30 s/d 14.00 Wita
Pengunjung hari ini : 51
Total pengunjung : 476107
Hits hari ini : 289
Total Hits : 5040978
Pengunjung Online: 5