- Selamat Datang di Website PPID KABUPATEN KARANGASEM ~ Informasi Publik : Anda Berhak Tahu ~ Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Tahun 2018
Peran PPID dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa
Oleh : | 08 Juli 2024 | Dibaca : 5898 Pengunjung
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem memfasilitasi kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Kepala Desa se-Kabupaten Karangasem, yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Bali, bertempat di Aula Diskominfo Kabupaten Karangasem, Jumat (28/6/2024).
Kegiatan Sosialisasi dengan tema “Penguatan Peran PPID dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa“, menghadirkan narasumber dariBiro Hukum setda Pemerintah Provinsi Bali yang diwakili I Putu Suarta., S.H.,M.H. dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Artha Negara., SSTP.,MAP.
Bupati Karangasem I Gede Dana.,S.Pd.,M.Si, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut menyampaikan, sebagaimana amanat Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
Dengan kehadiran UU KIP, bahwa semua badan publik harus menyampaikan segala aktivitas atau kinerjanya secara terbuka dan akuntabel, baik kinerja keuangan, operasional maupun substansi untuk dikomunikasikan ke masyarakat. Penyampaian informasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mencegah korupsi dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.Untuk itulah pentingnya penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
Sesuai UU KIP, bahwa Desatermasuk sebagai badan eksekutif yang berada dilevel paling bawah. Maka desa berkewajiban untuk membentuk PPID Desa, yang bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa.
PPID diharapkan dapat memberikan semua informasi yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Dokumentasi atas semua kegiatan maupun kinerja dikelola menjadi materi yang harus diketahui publik. PPID dituntut mampu melayani permohonan informasi yang dibutuhkan masyarakat selama memiliki tujuan yang benar. Oleh karena itu, PPID perlu mengetahui tujuan permohonan informasi, sehingga bisa melayani permintaan dengan sebaik-baiknya dengan berpegang pada prinsip, cepat, tepat waktu dan berbiaya ringan. Hal diatas menunjukkan betapa strategisnya posisi PPID dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Bupati Dana mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kabupaten Karangasem, dan berharap kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut para Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali dan Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem. (Diskominfo).
Oleh : | 08 Juli 2024 | Dibaca : 5898 Pengunjung
Berita Lainnya :
11 Desember 2025
Diskominfo Hadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
28520 September 2025
Pelatihan Tingkatkan Peran PPID Dalam Kelola Informasi Publik
53621 Juli 2025
Komisi Informasi Provinsi Bali Launching E Monev KIP 2025 di Kabupaten Karangasem
27228 Oktober 2024
Sosialisasi Keterbukaan Informasi publik
257009 September 2024
Diskominfo Karangasem Fasilitasi Bimtek Monev KIP Tahun 2024
Lihat Arsip Berita Lainnya :
Hari Senin s/d Kamis Jam: 07.30 s/d 15.00 Wita
Hari Jumat Jam: 07.30 s/d 14.00 Wita
Pengunjung hari ini : 129
Total pengunjung : 603119
Hits hari ini : 220
Total Hits : 7176980
Pengunjung Online: 1